Sekretariat Bersama Serikat Pekerja

JAKARTA (Pos Kota) – Untuk memperkokoh perjuangan pekerja/buruh, empat Konfederasi Serikat Pekerja, yakni KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Pasar Minggu dan KSPSI Kalibata, KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), serta KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia), membentuk Sekretariat Bersama di gedung Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), Jl. Cikini Raya, Jakarta.

”Sekretaris bersama ini untuk memperkokoh perjuangan pekerja/buruh demi mengembangkan usaha bersama dan mensukseskan  Pakta Lapangan Kerja Indonesia yang ditandatangani di Istana Negara pada April 2011,” jelas Ketua Umum KSPSI Pasar Mnggu, Mathias Tambing, Minggu.

Menurutnya, sekretariat bersama merupakan bagian dari upaya mewujudkan ’satu aspirasi dan satu visi’ dari semua pemimpin SP dalam memperkokoh perjuangan buruh. Meningkatnya kerja kontra, sub kontrak, outsourcing dan pertumbuhan tenaga kerja paruh waku, menurutnya perlu diantisipasi agar tidak semakin merugikan buruh. ”Dalam hal ini, pimpinan konfederasi SP harus mengambil tindakan strategis untuk melindungi kepentngan pekerja.”

Helmy Salim yang mewakili Ketua Umum KSPSI Kalibata Sjukur Sarto mengatakan, sekber dibentuk untuk menghindari perbedaan dan mencari persamaan pesepsi di kalangan pekerja. Sekretariat bersama juga dapat memberikan desakan dan pengaruh kuat pada kebijakan ekonomi makro dan sosial yang dikeluarkan pemerintah.

Sementara Presiden KSBSI Mudhofir mengatakan sekretariat bersama akan memudahkan konfederasi untuk mengembangkan kebijakan dan aksi bersama, khususnya dalam pelaksanaan Pakta Lapangan Kerja Indonesia dengan menciptakan ’satu suara pekerja’ dalam lembaga tripartit nasional.

Sedangkan Agus Poniman, Sekretaris Majelis Nasional KSPI mengatakan, sekber merupakan komitmen dan konsensus empat konfederasi untuk melakukan sinkronisasi kebijakan dan aksi bersama dalam memperjuangan kepentingan pekerja. ”Jika gerakan  buruh makin bersatu, akan menjadi kekuatan yang tak terkalahkan,” tegasnya.

Sekber pada 2012-2013 ini akan membuat sejumlah  program aksi  untuk memperjuangkan pekerjaan dan upah yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, serta meningkatkan kebebasan berserikat dan hak berunding guna terciptanya perjanjian kerja bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja.(tri)